Definition List

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. - Pramoedya Ananta Toer

Politik Indonesia Era Presiden Jokowi

Politik? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata politik? Jahat? Kepentingan? Atau Anda sama sekali tidak peduli dengan politik? Loh, memangnya ada yang sama sekali tidak mau tahu apapun tentang politik? Faktanya ada. Contohnya ada orang yang tidak mau berpartisipasi  dalam pemilihan umum (pemilu), alasannya sih karena politik. Seharusnya kita semua ikut berpartisipasi, karena sekecil apapun itu, kita tetap memiliki peran. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, maka kita bisa memperoleh pemimpin yang akan menyejahterakan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Alexander "Jauh lebih baik sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor singa, daripada sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor domba". Oleh karena itu, peran kita sangat berarti. Salah satu dampak kesalahan dalam memilih pemimpin adalah menghasilkan koruptor. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan dini untuk memberikan pemahaman dan didikan kepada anak-anak agar memikirkan masa depan bangsa, salah satunya memilih dengan bijak dalam pemilu. Karena seperti yang tertulis dalam salah satu novel Tere Liye "Bangsa yang korup bukan karena pendidikan formal anak-anaknya rendah, tetapi karena pendidikan moralnya tertinggal, dan tidak ada yang lebih merusak dibandingkan anak pintar yang tumbuh jahat". Mari kita berikan didikan yang berkualitas pada generasi penerus bangsa ini. Albert Einstein pernah berkata "Cerdas itu ada batasnya, tetapi dungu tak kenal batas".

Dalam politik tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Semuanya tergantung pada kepentingan. Kata-kata yang keluar dari mulut dapat berubah dalam sekejap tergantung pada kondisi dan keinginan. Namun, kepentingan siapa yang diperjuangkan? Hal tersebutlah yang perlu dipertanyakan. Apakah kepentingan rakyat? Ataukah kepentingan pribadi atau golongan tertentu? Di tahun 2017 keadaan politik Indonesia sedikit terguncang. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kekuatan-kekuatan besar yang ingin memperoleh kekuasaan mulai bergerak untuk mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui fitnah-fitnah keji, makar, dan manipulasi hukum dilakukan melalui orang-orang yang bisa dikendalikan mereka. Ada seseorang yang terang-terangan menyudutkan para koruptor, difitnah dengan pemaksaan sebuah kasus, hingga beliau dijatuhi hukuman oleh hakim yang diragukan independensinya. Bertolak belakang dengan hal itu, ada seseorang yang jelas-jelas melakukan banyak tindak pidana, belum juga dieksekusi. Tindak pidana yang dilakukan antara lain fitnah logo palu arit di uang rupiah, menghina "salam" milik suku Sunda, menistakan agama, kasus pornografi, dan banyak kasus lainnya. Sekarang dia sedang kabur ke negara orang. Seolah-olah dia dilindungi oleh kelompok berkekuatan besar yang mengendalikan dan memanfaatkannya. Salah satu orang di kelompok besar ini disebut-sebut melakukan pelanggaran HAM keji pada masa-masa reformasi, hanya saja belum tersentuh hingga kini. Di tahun 2017 ini juga kerap terjadi ilmu "cocoklogi" untuk mengadu domba masyarakat. Seperti pintu Masjid yang "dipaksakan" dengan mengatakan fitnah berbentuk Salib. Di tahun ini juga terbongkar sebuah kasus besar terkait KTP elektronik. Kasus ini menyentuh banyak pihak, bahkan menyentuh "wakil rakyat". Dan para wakil rakyat tersebut tidak diam, mereka berusaha melawan dengan berbagai cara, salah satunya berusaha melemahkan KPK melalui revisi undang-undang dan hak angket.

Akan tetapi, ada hal yang perlu kita ketahui dan banggakan. Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang cerdas. Kenapa begitu? Musuh-musuh banyak yang berusaha menjatuhkan Presiden Jokowi, baik dengan cara kasar/terang-terangan (misalnya makar) maupun dengan cara halus (musang berbulu domba). Namun, Presiden Jokowi sanggup "mempermainkan" mereka hingga terpojok. Jangan main-main dengan Presiden Jokowi. Beliau tidak akan memasukkan katak langsung ke dalam air mendidih. Beliau akan memasukkan katak ke dalam air dingin yang selanjutnya dipanaskan hingga mendidih dan katak tersebut akan mati di air mendidih. Terbukti, banyak penjahat yang hilang mendadak, ada yang kabur ke negara orang, ada yang mendadak diam membisu, bahkan ada yang tiba-tiba berpindah haluan untuk mendukung.

Lalu, sebuah grup penyebar hoax akhirnya terbongkar. Ya, namanya adalah "SARACEN". Disinyalir berdasarkan bukti yang diperoleh, grup ini merupakan grup yang beroperasi dengan membuat konten-konten hoax berdasarkan pesanan. Grup ini juga mengaku merupakan simpatisan salah satu calon presiden di pemilu 2014. Akibat terbongkarnya grup ini, banyak pihak yang mulai ketar-ketir karena terkait dengan grup ini.

Ternyata, berbagai isu yang telah dihembuskan sebelumnya belum selesai sampai di situ. Selanjutnya, dipakailah isu lahirnya PKI. Masyarakat ditakut-takuti dan berusaha diyakinkan bahwa PKI masih eksis di Indonesia. Lah, wong PKI sudah musnah sejak lama. Apalagi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat yang jelas melarang adanya organisasi terlarang (termasuk PKI yang jelas-jelas merupakan organisasi terlarang).

Anehnya, kelompok yang "katanya" menolak PKI, malah menolak Perppu Ormas. Loh kok kontras ya? Kok? Loh iya, aneh kan? Perppu Ormas melarang adanya organisasi PKI dan sejenisnya, kok malah perppu ini ditolak? Ya sepertinya sih, menolak PKI hanya dijadikan sebagai tameng atau alasan untuk tujuan lain yang lebih besar. Tujuan apa? Masyarakat bisa menganalisa sendiri lah. Apalagi tahun 2019 tidak lama lagi akan tiba.

Di tahun 2017 juga ada kejadian unik, yaitu dalam kasus korupsi yang melibatkan salah satu pimpinan DPR. Pimpinan DPR berinisial SN ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi KTP Elektronik. Seperti biasanya, KPK akan memanggil tersangka dalam rangka penyidikan. Apakah sang tersangka yang satu ini hadir? Tentu saja tidak. Beliau malah mengaku sakit dan ternyata mengajukan praperadilan. Hebatnya, beliau memenangkan praperadilan dan lepas dari status tersangka. Itu adalah kesekian kalinya beliau lolos dari jeratan setelah sebelumnya juga pernah terkena kasus "Papa Minta Saham". Jika ada film dengan judul "Kera Sakti", maka yang ini tepat dijuluki "Belut Sakti".

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) per tanggal 31 Oktober 2017, KPK kembali menetapkan SN menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. Pada tanggal 6 November 2017, KPK melakukan pemanggilan kepada SN. Namun, lagi-lagi SN mangkir dari panggilan  KPK, dengan alasan KPK harus memperoleh izin dari Presiden sesuai UU MD3. Padahal, kasus korupsi termasuk dalam pidana khusus, jadi tidak termasuk klausul harus memperoleh izin Presiden berdasarkan UU MD3.

Beginilah kondisi Indonesia di tahun 2017. Tulisan ini semata-mata ditujukan untuk generasi masa depan, agar kondisi ini tidak terjadi di masa depan. Untuk menuju Indonesia satu dan sejahtera. NKRI Harga Mati.


Apa yang kita tanam,
Maka itu yang akan kita tuai.

Related Post:
Indonesiaku Pancasilaku
Penyebab Sulitnya Memberantas Korupsi
Batu Loncatan Indonesia Sejahtera
Negeriku yang Kucintai (?)
Ingin Sukses? Ingat Filosofi Berikut
Kepedulian Mengingatkan Indahnya Bersyukur
Harapanku Untukmu

No comments:

Post a Comment

1. Mohon cantumkan sumber jika mengutip artikel
2. Share jika bermanfaat
3. Kritik, saran, dan pertanyaan Saudara sangat saya harapkan