Definition List

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. - Pramoedya Ananta Toer

Fakta-Fakta Kekeliruan Kajian Aliansi BEM SI

Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, 20 Oktober 2017, sekelompok orang yang mengaku berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa terkait "Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK".

Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, disebabkan oleh demonstran yang tidak mau membubarkan diri hingga melewati batas waktu penyampaian pendapat di muka umum, yaitu pukul 18.00. Bahkan demonstran masih belum membubarkan diri hingga tengah malam, sehingga harus dibubarkan paksa oleh aparat keamanan.

Namun, bukan hal tersebut yang akan menjadi fokus kita kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah "Kajian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia: Tuntutan Pembangunan Pro Rakyat (TUGU RAKYAT)". Kajian tersebut menjadi dasar Aliansi BEM SI melakukan demonstrasi.

Di dalam kajian tersebut, kita akan menganalisa apa saja kesalahpahaman atau lebih tepatnya ke-gagal-pahaman yang terjadi, sebagai berikut:
  • Pada poin 1, bagian 1, tentang Pembangunan Punya Harga, dikatakan bahwa "Dengan meningkatnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur, secara logis, sektor lainnya mengalami penurunan alokasi anggaran. Beberapa sektor yang mengalami penurunan alokasi APBN hingga 2017 adalah pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi". Hal tersebut keliru karena anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan merupakan "Spending Review". Spending Review adalah pengeluaran yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN dan anggaran kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN. Malahan, anggaran kesehatan yang diwajibkan minimal sebesar 5% dari APBN baru bisa terpenuhi di masa Pemerintahan Jokowi-JK.
  • Masih pada poin 1, bagian 1, tentang Pembangunan Punya Harga, dikatakan bahwa "Peningkatan hutang negara yang cukup signifikan ini membuat rasio hutang Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun 2017 mencapai 28.81%., sedangkan batas normal hutang menurut Menteri Keuangan RI saat ini, Sri Mulyani, adalah 30%. Berdasarkan data Kementerian Keuangan total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.706, 52 triliun yang komponen utangnya terdiri dari Surat Berharga Negara senilai Rp2.979,5 triliun dan pinjaman senilai Rp727 02 triliun. Proyeksi di 2019, rasio hutang terhadap PDB diperkirakan mencapai 29.3,%, meskipun ada potensi dapat mencapai 32%". Lagi-lagi hal tersebut keliru karena ambang batas rasio utang pemerintah adalah sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), bukan sebesar 30%.
Mahasiswa sebagai agen perubahan tidak harus melulu turun ke jalan. Jangan hanya bisa mengkritik. Memang kritikan itu perlu untuk mengevaluasi sesuatu, akan tetapi lebih baik jika disertai saran dan masukan.

Referensi:
bit.ly/KajianTuguRakyat


Dream doesn't become reality through magic;
it takes sweat, determination, and hardwork.
-Collin Powel-

Related Post:
Indonesia Makin Baik 
Politik Indonesia Era Presiden Jokowi 
Indonesiaku Pancasilaku
Penyebab Sulitnya Memberantas Korupsi
Batu Loncatan Indonesia Sejahtera
Negeriku yang Kucinta (?)

No comments:

Post a Comment

1. Mohon cantumkan sumber jika mengutip artikel
2. Share jika bermanfaat
3. Kritik, saran, dan pertanyaan Saudara sangat saya harapkan