Indonesia, Surga Koruptor (?)

Kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif. Pertama kalinya di tahun 2019 ini pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif. Setiap pemilu akan menentukan bagaimana nasib Indonesia selama lima tahun ke depan. Calon legislatif yang maju di pemilu pun berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus, artis, rakyat kecil, menteri atau mantan menteri, mantan gubernur/bupati/walikota, dan banyak lagi.

Yang unik dari setiap penyelenggaraan pemilu adalah masih banyaknya praktik politik uang (money politic). Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa masih banyak calon legislatif yang membeli suara pemilih dengan sejumlah uang yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan lima tahun jabatan mereka nanti. Berdasarkan pengakuan orang-orang, uang yang diberikan pun bervariasi. Mulai dari 30 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, sampai dengan 200 ribu rupiah per orang. Salah satunya adalah calon legislatif yang ditangkap KPK ternyata sudah menyediakan sejumlah uang untuk serangan fajar. Anehnya lagi, diketahui bahwa masih ada yang memilih dia sebanyak ribuan orang, meskipun sudah jelas bahwa dia ditangkap KPK.

Bahkan karena sangat maraknya praktik politik uang, hal ini sudah seperti menjadi persyaratan mutlak di masyarakat jika ingin terpilih. Bahkan ada kalimat yang mengatakan "untuk menjadi anggota DPR, harus mengeluarkan modal yang besar hingga ratusan juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah.

Padahal, saat nanti mereka terpilih menjadi anggota DPR, otomatis mereka akan mengutamakan pengembalian modal mereka, yaitu modal yang sudah mereka keluarkan untuk membeli suara pemilih (money politic). Hal tersebut akan menghasilkan seorang koruptor. Pada umumnya orang yang menjadi koruptor adalah orang-orang kuat yang akan sulit ditindak. Dengan kata lain, negara kita adalah surga bagi para koruptor. Mengapa? Karena biasanya para koruptor yang diadili hanya mendapatkan hukuman ringan, bahkan lebih ringan dari seorang lansia yang ketahuan mencuri tanaman atau kayu di kebun orang lain. Dimana keadilan hukum? Belum lagi adanya remisi yang diterima koruptor, sehingga masa tahanannya semakin berkurang. Selain itu, banyak koruptor yang ketahuan memilikan ruang tahanan yang mewah. Itu penjara atau hotel? Bedanya dengan hotel hanya keterbatasan untuk keluar. Para koruptor juga biasanya adalah orang-orang yang memegang jabatan tinggi, misalnya pimpinan BUMN/BUMD, menteri, maupun kepala daerah. Faktanya sangat banyak kepala daerah yang tertangkap melakukan korupsi.

Selain itu,masih banyak terjadi dinasti politik di daerah-daerah. Masih banyak daerah yang dikuasai oleh sebuah keluarga dengan menjadi kepala daerah. Misalnya, di suatu daerah ada seorang bupati yang sudah menjabat dua periode, maka dia tidak bisa mencalonkan diri lagi di periode berikutnya. Akhirnya yang mencalonkan diri menjadi calon bupati adalah adiknya dan adiknya pun terpilih menjadi bupati. Padahal, kakaknya yang sudah menjabat dua periode tidak menunjukkan kinerja apapun. Penyebabnya adalah kuatnya politik uang yang dilakukan oleh kedua bersaudara tersebut dan rendahnya pendidikan politik masyarakatnya.

If you have no confidence in self,
you are twice defeated in the race of life.
-Marcus Garvey-


Related Post:
Kelemahan Masyarakat Indonesia 
Indonesia, Rendah Pendidikan Politik 
Indonesia Makin Baik 
Fakta-Fakta Kekeliruan Kajian Aliansi BEM SI 
Politik Indonesia Era Presiden Jokowi 
Indonesiaku Pancasilaku 
Penyebab Sulitnya Memberantas Korupsi 
Batu Loncatan Indonesia Sejahtera 
Negeriku yang Kucinta (?) 
Kemana Arah Geopolitik Kita? 
Mengapa Orang Indonesia Malu Bertanya? 
Renungan Hari Kemerdekaan